KEBIJAKAN FISKAL (EKONOMI MONETER DAN FISKAL 10)

KEBIJAKAN FISKAL

      A.     DEFINISI KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang lebih baik.

Atau juga bisa Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan perekonomian kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah berkaitan untuk mengatur APBN negara.  selain itu kebijakan fiskal dilakukan Untuk mencapai kondisi sesuai dengan tujuan penyusunan APBN seperti mengganti angka-angka.

Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam hal pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara.

Di dalam kebijakan fiskal ada dua instrumen utama yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak. Secara hukum pajak dapat didefinisikan sebagai Iuran wajib kepada pemerintah yang sifatnya memaksa dan legal berdasarkan undang-undang.

sedangkan secara ekonomi pajak dapat didefinisikan sebagai sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung.

     B.      FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL

   1.      Fungsi alokasi. Adalah fungsi penyediaan barang publik atau umum yang diharapkan menghasilkan eksternalitas yang menguntungkan. Sumber pembiayaan bangunan yang dialokasikan sesuai program pemerintah adalah dari penarikan pajak setiap individu

  

    2.      Fungsi distribusi. Fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Untuk instrumen yang digunakan adalah pajak dan subsidi yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat bisa dalam bentuk subsidi dan dana pensiun

    3.      Fungsi Stabilitas. Fungsi APBN yang anti siklis guna menjaga kondisi keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam kondisi Resesi digunakan politik anggaran defisit untuk menstimulus permintaan sedangkan dalam kondisi ekonomi membaik ditempuh anggaran surplus untuk menekan laju inflasi.

Suatu kebijakan fiskal dapat dikatakan efektif bila mampu merubah tingkat bunga atau output sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah.

     C.      TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

Pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal ada beberapa tujuan yaitu

a.      Menstabilkan kondisi perekonomian negara

b.      Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara

c.       Menyediakan lapangan pekerjaan yang menyeluruh sehingga tidak ada lagi pengangguran

d.      Mewujudkan keadilan sosial bagi warga negara

e.      Mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara

f.        Memperbaiki perekonomian negara menjadi lebih baik

g.      Menstabilkan harga-harga pada umumnya supaya terhindar dari inflasi

     D.     CONTOH KEBIJAKAN FISKAL

Ada beberapa contoh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu:

1.      jumlah pajak dari berbagai macam pajak dinaikkan

2.      Semua penduduk wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak

3.      Negara berhemat dalam pengeluaran anggaran

4.      Pemerintah menerbitkan obligasi

     

     E.      Macam-macam kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal nantinya kita bahas menjadi 2, yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Baiklah berikut pembahasannya

Macam macam Kebijakan Fiskal Menurut dari Segi Teori :

Kebijakan Fiskal Fungsional merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional

Kebijakan fiskal yang disengaja. Adalah kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada tiga bentuk dari macam kebijakan fiskal ini yaitu

1.      Membuat perubahan pada pengeluaran pemerinta

2.      Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak

3.      Membuat perubahan secara serentak baik pada pengolahan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak

Kebijakan fiskal tak disengaja atau penstabil otomatis. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan gerak gelombang konjungtur atau siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. dalam kondisi depresi kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi sedangkan dalam keadaan inflasi akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis yaitu

     

     1.      Pajak proporsional dan pajak progresif

     2.       Kebijakan harga minimum

     3.      Asuransi Pengangguran

Macam macam Kebijakan Fiskal menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran

 
untuk kebijakan fiskal menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran ada beberapa jenis yaitu:

Kebijakan Fiskal Seimbang kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat agar sama antara penerimaan dan pengeluaran jumlahnya, Salah satu Kelebihan dari  kebijakan fiskal yaitu  negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam negeri atau luar. Untuk kelemahannya kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan.

Kebijakan Fiskal Surplus kebijakan fiskal surplus merupakan  kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.

Kebijakan Fiskal Defisit kebijakan Fiskal defisit yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah  pengeluaran.

Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan.

Untuk mengukur kebijakan fiskal defisit ada beberapa jenis perhitungan yaitu

a.) Defisit Konvensional

Defisit Konvensional adalah defisit yang penghitungannya didasarkan pada jumlah sisa antara total pembelanjaan dan total pengeluaran termasuk di dalamnya ada hibah.

b.) Defisit Moneter

Defisit Moneter, yaitu defisit yang penghitungannya didasarkan pada selisih antara realisasi total penerimaan dengan total perbelanjaan negara. Di dalam total penerimaan tidak ada pembayaran pokok atau utang, dan di total perbelanjaan negara tidak ada piutang.

c.) Defisit Operasional

Defisit Operasional, yaitu defisit moneter yang penghitungannya didasarkan pada nilai riil, bukan pada nilai nominal.

d.) Defisit Primer

Defisit Primer, yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi belanja (diluar pembayaran pokok dan utang) dan total penerimaan.

Kebijakan Fiskal Dinamis, kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal berimbang namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar jumlahnya tetapi kedua-duanya seiringnya waktu besarnya bertambah.

Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiringnya waktu.

     

     F.       Macam-macam Kebijakan Fiskal Berdasarkan Segi Teorinya

1.      Pembiayaan Fungsional (Functional Finance) : Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dari berbagai akibat tak langsung pada pendapatan nasional dan bertujuan dalam peningkatan kesempatan kerja.

2.  Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach) : Pengelolaan anggaran adalah mengatur pengeluaran pemerintah, hutang dan perpajakan dalam mencapai ekonomi yang stabil.

3.     Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing budget) : Stabilisasi anggaran adalah kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan pertimbangan manfaat dan besarnya biaya dari berbagai pengeluaran dan program-program pemerintah. tujuannya adalah penghematan anggaran pemerintah.

Kebijakan fiskal yang meliputi 3 cost utama dari segi pengeluaran yaitu :

                1.      Belanja barang dan jasa

                2.      Gaji pegawai

                3.      Subsidi/transfer

Kebijakan fiskal yang meliputi 4 cost utama yaitu :

1.      Pajak

2.      Pinjaman (baik yang berasal dari dalam negri maupun luar negri)

3.      Kredit likuiditas bank sentral

4.      Utang luar negri

PENILAIAN RENCANA INVESTASI SYARI’AH (MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH 9)

PENILAIAN RENCANA INVESTASI SYARI’AH

“wahai sekalian manusia, bertaqawalah kepada allah dan carilah nafkah dengan cara yang baik, karena sesungguhnya seseorang tidak sesekali meninggalkan dunia sebelumnya rizkihnya disempurnakan, sekalipun rizkihnya datang terlambat kepadanya. Maka bertaqwalah kepada allah dan carilah dengan cara yang baik. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram.”

(shahih ibnu majah)

  A.  PENDAHULUAN

Di negara yang sudah maju organisasi bisnis telah mengembangkan teknik yang sangat memuaskan  untuk mengevaluasi proposal investasi sebelum mereka menerimanya. Teknik pengeluaran modal  menyediakan sebuah pandangan yang sadar akan biaya bagi para pembuat keputusan yang pada gilirannya akan menjamin kemampuan bertahan di pasar.

Teknik modern dari analisis pengeluran modal adalah bunga yang kecil, tapi pada kenyataanya teknik tesebut memberi pandangan bagi para pembuat keputusan untuk melihat peluang masa depan dan mengharap untuk berada di posisi yang tepat sehingga tidak menimbulkan riba.

 

  B.  Analisis pengeluaran modal dalam presfektif islam

       Gagasan untuk mendiskusikan analisis pengeluaran modal dalam kerangka syariah menunjukkan keterkaitan dengan neknik modern yang berhubungan erat dengan tingkat discount dalam bentuk tingkat bunga itu walaupun ada teknik seperti metode payback dan accountants rate of rerurnt yang tidak bersinggungan, dengan hubungan, tetapi keberatan terhadap kegunaan yang terbatas dari teknik ini mulai meningkat.

  C.  Analisis ringkasan tentang praktik analisis investasi konvensional

Metode yang paling banyak digunakan analisis investasi konvensional adalah:

     

     1.      Metode payback

payback dari suatu investasi menggambarkan panjang waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Analisis payback dalam studi kelayakan perlu juga ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha/proyek yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi.

Metode analisis payback bertujuan untuk mengetahui seberapa lama (periode) investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi break even-point (jumlah arus kas masuk sama dengan jumlah arus kas keluar). Analisis payback dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar.

Dari hasil analisis payback  ini nantinya alternatif yang akan dipilih adalah alternatif dengan periode pengembalian lebih singkat. Penggunaan analisis ini hanya disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan guna mengukur seberapa cepat pengembalian modal yang diinvestasikan.

Metode ini seringkli dikritik karena dua alas an seperti :

1.      Tidak memasukkan nilai waktu terhadap uang

2.      Tidak memprtimbangkan proses setelah biaya

3.      Awal telah kembali maupun mempertimbangkan setiap biaya yang membuka.

4.      Tingkat pengembalian akuntasi

      2.       Metode  accountants rate of return

Metode ini adalah ukuran sederhana manyangkut keuntungan investasi. Metode ini berhubungan dengan tingkat pengembalian modal. Misalnya, jika pengembalian modal adalah 6% dan ini dapat dikenakan pada proposal lain untuk memutuskan keuntungan sesuai proyek.

  

 

    3.      Metode discounted cash flow rate of return

Metode ini dibuat dengan memperhitungkan waktu npengeluaran dan waktu berjalan. Ada 3 pertimbangan untuk membuat metode ini.

a.    Mata uang rupiah hari ini lebih berharga dari 1 tahun kedepan, dalam kaitannya dengan inflasi mengurangi nilai mata uang dari waktu ke waktu.

b.    Semakin dekat dengan hari pengembalian investasi, semakin sedikit nilai ketidak pastiaan, sebab jarak waktu sering menimbulkan ketidakpastian.

c.    Dana yang dihasilkan suatu proyek pada tanggal lebih awal akan tersedia untuk investasi kembali. Karena pertimbangan ini, maka waktu pengeluaran dan waktu berjalan menjadi bahan pertimbangan.

      4.      Metode net present value method

NPV (Net Present Value) merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini.

Dalam metode ini tingkat potongan yang ada bisa diterima oleh manajemen. Ada perbedaan sedikit antara DCFR dan NPV dankeduanya diterima sebagai perangkat yang paling pantas untuk pengangguran modal. Tetapi NPV tidak bisa di terima untuk alasan-alasan yang dibuat di bawah DCFR.

 

     5.      Metode Marchinery and Allied Product Institute Method

Metode ini digunakan umtuk mengefaluasi modal proyek yang kecil dan pengeluarannya tidak besar. Metode ini dengan bantuan tabel dan kalkulasi terperinci memikirkan tujuan tertentu dengan membagi rata-rata keunntungan dengan rata-rata investasi dan menemukan suatu tingkat nilai yang dikenal sebagai MAPI. MAPI menjadi ukuran keuntungan suatu proposal.

INFLATION TARGETING (EKONOMI MONETER DAN INFLASI 9)

INFLATION TARGETING

INFATION TARGETING

             Inflation targeting adalah sebuah kerangka kerja untuk kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada masyarakat tentang angka target inflasi dalam satu periode tertentu. Inflation  targeting secara  eksplisit menyatakan bahwa   tujuan   akhir  kebijakan moneter adalah   mencapai   dan menjaga tingkat   inflasi  yang  rendah   dan  stabil.  Stanley Fischer (1994), menyatakan bahwa inflation targeting perlu menjadi sasaran utama kebijakan moneter  Bank  Indonesia  manapun  di  dunia.  Hal  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi laju inflasi sedangkan pertumbuhan ekonomi cenderung mengkuti pertumbuhan naturalnya (Guitan, 1994).

           

       Inflation targeting adalah kesetabilan harga. Stabilitas harga yang masuk akal dan operasi onal adalah setiap angka inflasi antara nol dan 3%. Inflation targeting adalah strategi kebijakan moneter yang  mencakup  lima  elemen  utama:  pengumuman  publik  jangka  menengah  untuk  target angka  inflasi komitmen  institusional  terhadap  stabilitas  harga sebagai  tujuan  utama  dari kebijakan moneter, dimana tujuan lainnya adalah subordinasi strategi informasi inklusif di mana  banyak  variabel,  dan  tidak  hanya  agregat  moneter  atau  kurs,  digunakan  untuk menentukan penetapan instrumen kebijakan meningkatkan strategi transparansi kebijakan moneter  melalui  komunikasi  dengan  masyarakat  dan  pasar  tentang  rencana,  tujuan,  dan keputusan  dari  otoritas  moneter  dan  peningkatan  akuntabilitas  Bank  Sentral  untuk mencapai tujuan obyektif inflasi.

Inflation Targeting Framework (ITF)

Dalam  ​melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.  

Apa itu ITF  ?

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflas​i kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan.  Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik.  Secara operasional,  stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan  (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.  Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflas.

Mengapa ITF ?

Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai tukar (crawling band) di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal (nominal anchor)  baru dalam rangka menjalankan kebijakan moneter.  Jangkar nominal adalah variabel nominal (seperti indeks harga, nilai tukar, atau uang beredar) yang ditargetkan secara eksplisit oleh bank sentral sebagai dasar/patokan bagi pembentukan harga lainnya.  Misalnya kalau nilai tukar dijadikan target, maka inflasi luar negeri akan menjadi inflasi domestik.

 Mengapa kebijakan moneter memerlukan jangkar nominal? Karena tanpa adanya jangkar nominal, tidak ada kejelasan kemana kebijakan moneter akan diarahkan sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman dalam membuat ekspektasi inflasi.  Ibarat kapal yang mengapung di lautan tanpa kejelasan kearah mana kapal dilabuhkan.  Sebaliknya, dengan adanya jangkar nominal masyarakat akan membuat ekspektasi inflasi yang diperlukan dalam kalkulasi usahanya sesuai dengan jangkar nominal tersebut.  Dengan mengumumkan sasaran inflasi dan Bank Indonesia secara konsisten dapat mencapainya akan meningkatkan kredibilitas kebijaan moneter yang pada gilirannya ekspektasi inflasi masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan BI.

Ada sejumlah alasan mengapa menggunakan jangkar nominal dengan ITF.

a.       ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat.  Dengan sasaran inflasi secara eksplisit masyarakat akan memahami arah inflasi.  Sebaliknya dengan sasaran base money, apalagi jika hubungannya dengan inflasi tidak jelas, masyarakat lebih sulit mengetahui arah inflasi kedepan.

b.      ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia.

c.       ITF bersifat forward looking sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan time lag.

d.      ITF meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter mendorong kredibilitas kebijakan moneter.  Aspek transparansi dan akuntabilitas serta kejelasan akan tujuan ini merupakan aspek-aspek good governance dari sebuah bank yang telah diberikan independensi.

e.      ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output dan inflasi.  Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah variabel informasi tentang kondisi perekonomian

Bagaimana ITF diterapkan?

Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu.  Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.  Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan sejumlah informasi yang dapat menggambarkan kondisi inflasi ke depan.  Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki.  Misalnya jika proyeksi inflasi telah melampaui sasaran, maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan pengetatan moneter.

Secara reguler, Bank Indonesia menjelaskan kepada publik mengenai asesmen terhadap kondisi inflasi dan outlook ke depan serta keputusan yang diambil. Jika sasaran inflasi tidak tercapai maka diperlukan penjelasan kepada publik dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengembalikan inflasi sesuai dengan sasarannya.

Cara Mengatasi Masalah Inflasi

Mengingat pentingnya mengatasi masalah inflasi, maka perlu penanganan yang serius dalam pengerjaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi agar jalan untuk mengatasinya dapat diketahui. Beberapa ahli ekonomi sepakat bahwa inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang yang beredar, akan tetapi juga berhubungan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah inflasi dibutuhkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah inflasi ada tiga yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya.

   1.      Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi.

a.       Kebijakan Penetapan Persediaan Kas

Bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan.

b.      Kebijakan Diskonto

Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.

c.       Kebijakan Operasi Pasar Terbuka

Melalui kebijakan ini, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya Surat Utang Negara (SUN). Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi.

   2.     Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat memengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut.

       

    a.       Menghemat Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga.

   

     b.      Menaikkan Tarif Pajak

Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga dapat turun.

   3.     Kebijakan Lainnya

Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain. Cara lain dalam mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut.

     a.       Meningkatkan Produksi & Menambah Jumlah Barang di Pasar

Untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Hal itu dapat ditempuh dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor. Misalnya, dengan menurunkan bea masuk barang impor.

   b.      Menetapkan Harga Maksimum untuk Beberapa Jenis Barang

Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis. Kalau penetapan itu tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap (black market).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

BAB I Ketentuan Umum

Penjelasan tentang definisi dan pengertian yang dibahas di UU Bank Indonesia, serta penggunaan rupiah (Rp) sebagai mata uang dan ketentuan penggunaannya.

BAB II Status, Tempat Kedudukan, dan Modal

Penjelasan mengenai status BI sebagai bank sentral yang independen, juga modal sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah).

BAB III Tujuan dan Tugas

Penjelasan mengenai tujuan BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta tugas yang dilakukan untuk mencapainya.

BAB IV Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Penjelasan mengenai detail wewenang yang dimiliki BI dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

BAB V Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Penjelasan mengenai detail wewenang yang dimiliki BI untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

BAB VI Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Penjelasan mengenai detail wewenang yang dimiliki BI untuk mengatur dan mengawasi bank, termasuk dalam menetapkan ketentuan perbankan dengan prinsip kehati-hatian.

BAB VII Dewan Gubernur

Penjelasan mengenai Dewan Gubernur, di dalamnya termasuk persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, wewenang yang dimiliki, serta mekanisme pengambilan keputusan.

BAB VIII Hubungan dengan Pemerintah

Penjelasan mengenai Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah, serta wewenang dan kewajiban dalam hubungan antara BI dengan Pemerintah.

BAB IX Hubungan Internasional

Penjelasan mengenai ketentuan BI ketika melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, atau dengan organisasi dan lembaga internasional.

BAB X Akuntabilitas dan Anggaran

Penjelasan mengenai kewajiban BI untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, juga wewenang Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada BI atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Bab ini juga menjelaskan mengenai penetapan anggaran untuk BI.

BAB XI Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

Penjelasan mengenai ketentuan pidana dan sanksi administratif yang diberikan kepada pihak yang melanggar UU ini.

BAB XII Ketentuan Peralihan

Penjelasan mengenai penyesuaian saat UU BI ini berlaku dan peralihan dengan UU yang berlaku sebelumnya.

BAB XIII Ketentuan Penutup

Penjelasan mengenai berlakunya UU BI ini mulai tanggal diundangkan.